petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Jakarta, 13/09/2023). Menanggapi pernyataan Ketua Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Noel yang berkoar akan menempuh jalur hukum bagi siapa saja yang menjuluki Prabowo sebagai Pelanggar HAM di Sumedang Jawa Barat, Minggu (10/9), Ketua III Bidang Hukum & Advokasi Kebijakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) Ridwan Darmawan yang juga Penasehat Senior IHCS dan Aktivis Forum Kota (Forkot) tahun 1998 menyayangkan sikap Noel yang membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, kebebasan berekspresi itu Hak Asasi Manusia, ini masuk kategori Hak asasi Dasar yang tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun, harus sesuai dengan konstitusi dan UU tersendiri jika akan mengatur perihal pembatasan kebebasan berekspresi ini.
“Noel harusnya sadar, keberhasilan gerakan Reformasi 98, melahirkan kebebasan kebebasan rakyat yang selama masa orde baru terkungkung oleh totalitarian Soeharto, Reformasi 98 melahirkan iklim demokrasi yg terbuka, salah satunya kebebasan berekspresi, janganlah kemudian iklim demokrasi yang sudah terbangun selama ini dirusak oleh kita sendiri yang ikut terlibat secara langsung dilapangan saat Reformasi 98 lalu jangan jadikan instrumen hukum untuk mengintimidasi rakyat.” jelas Ketua III Bidang Hukum & Advokasi Kebijakan DPN PETANI Ridwan Darmawan yang juga Penasehat Senior IHCS dan Aktivis Forkot tahun 1998 (Jakarta, 13/09/2023).
Ketua III Bidang Hukum & Advokasi Kebijakan DPN PETANI Ridwan Darmawan menambahkan dalam istilah hukum, dikenal istilah notoire feiten, adalah sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa Prabowo adalah salah satu yang digunakan diduga menjadi dalang penculikan aktivis 98, fakta-fakta seputar peristiwa itu sudah sangat terang, pemberhentian dari Dinas Militer oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Pernyataan temannya Noel yakni Budiman Sudjatmiko beberapa waktu lalu juga menyiratkan secara jelas bahwa Prabowo pada saat tahun 96 sampai dengan tahun 98 adalah pada posisi bersebrangan karena tugas dan kewenangan dari negara, ini jelas pengakuan yang tidak bisa dibantah. Jadi peristiwa pelanggaran HAM utama penghilangan paksa aktivis 98 tidak bisa tidak akan tetap melibatkan Prabowo dalam setiap perbincangannya.
“Lebih jauh tentu, pernyataan Noel bisa sangat serius bila dihubungkan dengan dunia akademisi, di kampus, hal yang jelas dan terang sudah dilarang saja, misal pelarangan organisasi Terlarang PKI, dan penyebaran faham/ideologi komunisme, tetap dimungkinkan untuk dipelajari dan didiskursuskan oleh kalangan kampus. Apalagi ini, yang jelas tidak ada larangannya, sah saja untuk dibahas, dipelajari dan diberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di kemudian hari. Ingat lo, pelanggar HAM adalah tindak pidana yang masuk kategori extra ordinary crime, kejahatan luar biasa, dan dalam dunia hukum dan HAM, dikenal istilah pelaku kejahatan luar biasa, adalah musuh umatNya manusia di muka bumi dimanapun. Jadi intinya belum berkuasa saja sudah intimidasi rakyat, apalagi nanti berkuasa.” terang Ketua III Bidang Hukum & Advokasi Kebijakan DPN PETANI Ridwan Darmawan.
•> Liputan : Tim Departemen Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional PETANI.
•> Redaksi : Departemen Propaganda – Dewan Pimpinan Nasional PETANI.
•> Editor : Bidang Propaganda & Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional PETANI.
