petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Yogyakarta, 14/11/2019). Dalam rapat kerja membahas Rencana Kerja Anggaran 2020 bersama dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pada tanggal 14 November 2019 terungkap bahwa keluasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta tinggal 52,3 hektar dengan produksi gabah kering 600 ton.
“Bicara pertanian maka tidak lepas dari bicara kedaulatan pangan. Bicara kedaulatan pangan tidak bisa dilepaskan dari 3 hal yaitu kedaulatan tanah, kedaulatan benih dan kedaulatan ekosistem.” kata Antonius Fokki Ardiyanto S.IP Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang juga Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) dan Aktivis Petani yang memperjuangkan kedaulatan pangan nasional khususnya di Kota Yogyakarta.
Fokki menambahkan bahwa berkaitan dengan kedaulatan tanah dalam rangka kedaulatan pangan dan melihat kondisi obyektif keluasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta yang terus menyusut dimana salah satu yang menyebabkan seperti yang terungkap dalam rapat kerja tersebut adalah besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan Petani.
“Sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta sangat konkrit mengusulkan supaya diambil kebijakan pembebasan PBB Lahan Pertanian di Kota Yogyakarta menjadi Rp. 0 (red: nol rupiah). Kebijakan itu bisa diambil oleh DPRD yang secara Undang-Undang mempunyai hak anggaran, maka ini melengkapi dan mendukung dari Peraturan Walikota (Perwal) No. 112 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Lahan Sawah Beririgrasi Teknis. Hal ini menunjukkan keberpihakan secara nyata dan konkrit dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terhadap apa yang dinamakan kedaulatan tanah untuk kedaulatan pangan.” jelas Fokki kepada petani.id di Kota Yogyakarta (Kamis, 14/11/2019).
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemkot Yogyakarta Sugeng Darmanto menyampaikan bahwa hal itu sangat baik bila menjadi sebuah kebijakan tetapi yang menjadi persoalan bahwa itu bukan menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemkot Yogyakarta tetapi kewenangan dari Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, jadi alangkah lebih baik dibahas di Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya.
“Menindaklanjuti saran Kepala Dinas Perttanian dan Tanaman Pangan tersebut untuk merealisasikan apa yang sedang dibahas ini menjadi kebijakan, maka kami selaku anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta sudah melakukan komunikasi informal kepada Ketua DPRD Kota Yogyakarta H. Danang Rudiyatmoko dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga Ketua Badan Anggaran supaya usulan tersebut bisa dikaji dan direalisasikan dalam kebijakan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Karena bicara APBD adalah bicara politik anggaran, jadi mau atau tidak mau DPRD sebagai wakil rakyat berpihak kepada Petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kota Yogyakarta.” tutup Fokki.
-. Liputan: Tim Departemen Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional Petani.
-. Redaksi: Departemen Propaganda – Dewan Pimpinan Nasional Petani.
-. Editor: Bidang Propaganda dan Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional Petani.
