www.petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Editorial – Jakarta, 20/09/2025). Kajian Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 2025 adalah pijakan pemerintah baik pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan tata kelola bidang pangan, energi dan air di Indonesia bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam mendapatkan akses pangan, energi dan air.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pangan, energi dan air dalam geopolitik internasional mendapatkan prioritas utama setiap negara karena kekhawatiran terhadap perubahan iklim membuat setiap negara dengan sumberdaya alam terbatas berlomba menciptakan skema membangun sistem pertahanan pangan, energi dan air dalam setiap pertemuan internasional.
Kaya Sumber Daya, Tapi Rakyat Masih Susah
Indonesia sering dipuji sebagai negeri yang kaya. Sawah terbentang luas, air melimpah, energi terbarukan berlimpah dari matahari hingga angin. Namun, realitasnya ironis: kita masih mengimpor beras dan gandum, sebagian warga desa harus membeli air mahal, dan listrik masih bergantung pada batu bara. Kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi soal hegemoni—kebijakan dan pasar global yang membuat rakyat kecil tidak bisa menikmati sepenuhnya kekayaan negeri sendiri.
PANGAN: Petani Tidak Sejahtera, Konsumen Membayar Mahal
Sejak 2010, impor pangan Indonesia terus naik. Tahun 2013 nilainya sekitar US$10 miliar, dan pada 2023 melonjak jadi US$18,7 miliar (29 juta ton). Sedangkan kenyataan di lapangan, masih didapati petani menjual gabah Rp5.000 per kg, akan tetapi harga beras di kota bisa Rp15.000 per kg. Selisih besar ini dinikmati pedagang besar dan importir, bukan oleh petani. Dan konsumen pun ikut dirugikan karena harga beras makin mahal. Perbandingan impor pangan Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.
ENERGI: Batu Bara Mendominasi, Energi Surya Masih Jadi Wacana
Potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar, mencapai 3.600 GW. Namun, hingga 2025 realisasinya baru 14,1% dari bauran energi nasional, jauh dari target 23%. Sementara energi fosil masih mendominasi 96,8%. Di sisi lain masih ada desa-desa sekitar tambang batu bara di Kalimantan justru gelap karena listrik sering padam. Sebaliknya, panel surya di Papua bisa membuat satu desa mandiri energi. Kontras ini menunjukkan masalah energi bukan sekadar teknologi, melainkan soal arah kebijakan. Untuk bauran energi di Indonesia dapat dilihat dalam tabel 2.
AIR: Desa Membayar Lebih Mahal Daripada Kota
Akses air bersih memang membaik: dari 60% rumah tangga (2010) menjadi 92,6% (2024). Namun, hanya 19,6% yang menikmatinya lewat jaringan perpipaan. Artinya, sebagian besar warga masih mengandalkan sumur, air isi ulang, atau membeli air tangki. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Jakarta dapat memasok air murah dan stabil. Sementara itu, untuk daerah kering seperti halnya desa-desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, satu tangki air bisa Rp100.000,- dan hanya untuk beberapa hari saja. Untuk akses air bersih di Indonesia baik akses air layak dan akses perpipaan dapat dilihat dalam tabel 3.
JALAN REFORMASI: Kebijakan yang Lebih Adil
1. Pangan
A. Lindungi lahan sawah dari alih fungsi.
B. Tetapkan harga minimum gabah agar petani tidak kalah dari impor.
C. Dorong diversifikasi pangan lokal: sagu, sorgum, jagung. Perkuat koperasi desa untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
2. Energi
A. Batasi ekspor batu bara, utamakan kebutuhan domestik dengan harga terjangkau.
B. Beri insentif besar-besaran untuk panel surya rumah tangga dan desa.
C. Kembangkan program desa mandiri energi dengan surya, biomassa, atau mikrohidro.
D. Kaitkan kebijakan energi dengan upaya penurunan emisi karbon.
3. Air
A. Perlakukan air sebagai hak dasar rakyat, bukan komoditas bisnis.
B. Percepat jaringan perpipaan di desa, terutama di wilayah timur.
C. Gunakan teknologi penampungan hujan dan desalinasi di wilayah rawan kekeringan.
D. Atur tata kelola berbasis daerah aliran sungai agar adil.
MENUJU 2030: Rakyat Jadi Pemilik, Bukan Penonton
Indonesia punya peluang besar untuk keluar dari jerat hegemoni. Jika kebijakan berani berpihak kepada rakyat, pada 2030 kita bisa:
1. Swasembada pangan yang berkelanjutan.
2. Energi terbarukan menyumbang 30% dari bauran nasional.
3. Tercatat 50% rumah tangga menikmati layanan perpipaan.
Kuncinya sederhana: pangan, energi dan air harus dikelola bukan untuk segelintir orang, tapi untuk semua rakyat. Itulah makna sejati dari sila kelima Pancasila—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
•> Editorial : Bidang Propaganda dan Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional PETANI.
