Geostrategis Nasional Petani: Quo Vadis Proyek Strategis Nasional dan Pangan, Kontradiksi Sebagai Keniscayaan Dialektika Seabad Mendatang

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menempatkan kebutuhan rakyatnya di atas laju akumulasi modal; meskipun imperatif itu seringkali berseberangan dengan narasi pembangunan resmi.” — Tan Malaka, ‘Menjadi Bangsa, Bukan Sekadar Merdeka’ 

www.petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Editorial – 23/12/2005). Kalau kita hendak berbicara tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), jangan pernah berharap mendengar kisah tentang perbedaan antara beternak ayam kampung dengan ayam pabrik. PSN — yang tercatat mencapai 226 proyek di berbagai sektor — menjadi kiblat pembangunan yang hampir sakral dalam pandangan birokrat dan penguasa Indonesia. Tetapi, seperti halnya setiap perayaan besar yang memerlukan seremoni, kue, balon, serta pidato yang panjang, PSN semakin memakan ruang publik dan menyedot anggaran.

PSN menjanjikan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat — semua kata yang terdengar manis seperti sirup di atas es campur. Namun ketika setiap hari rakyat menunggu nasi di atas meja mereka, seringkali yang terpenuhi bukan kebutuhan, melainkan narasi optimisme pembangunan penuh polesan kosakata yang sangat memukau di berbagai media. Marx memang tidak pernah menulis tentang PSN, tetapi prinsip dasar kritiknya terhadap kapitalisme tetap relevan: setiap produksi sosial muncul dari kontradiksi — antara apa yang ditawarkan sistem dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks pangan, kontradiksi yang terjadi sangat tajam.

Swasembada Pangan: Antara Statistik dan Riil Lapangan

Pemerintah Indonesia memiliki agenda swasembada pangan yang tersirat dalam PSN sejak digulirkan tahun 2016 — termasuk program food estate dan revitalisasi lahan sawah. Salah satu contoh megaproyek adalah rencana cadangan pangan nasional di Wanam dengan cetak sawah seluas 1 juta hektare. Secara statistik kita tidak bisa mengelak bahwa produksi padi dan jagung Indonesia terus besar jumlahnya. Namun angka produksi yang besar seringkali hanya terlihat di tabel dan lembar infografik sembari angka impor pangan tak kalah besarnya tetap antri di pelabuhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, menunjukkan produksi tanaman pangan seperti padi dan jagung dalam jutaan ton pada tahun 2025. Dan menjadi narasi sektoral yang terus diulang-ulang di tengah harga beras dan pakan yang terus menanjak. Dan kita juga tahu bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat komoditas seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula perlu diimpor dalam jumlah signifikan setiap tahunnya. Sedangkan kemampuan produksi komoditas tersebut bergerak sangat lamban.

Jadi, apakah kita bisa bangga bahwa kita “mandiri pangan” hanya karena angka produksi besar di statistik? Atau apakah kita sedang memainkan sebuah logika dialektika terbalik, di mana antitesis antara kepemilikan tanah dan akses pangan tidak pernah diselesaikan, hanya dipoles dengan angka? Sepertinya terdapat kebingungan yang tidak dicarikan jalan keluar, bahkan melalui cara-cara ilmiah yang dapat dipercaya.

PSN dan Pangan: Dialektika Psikologis atau Ekonomi Politik?

Materialisme dialektika mengajarkan bahwa kontradiksi adalah motor perubahan. Bukan semata-mata konflik ideologi agar tampak menarik di seminar, tetapi kontradiksi yang muncul dari struktur produksi sosial — antara agraria, modal, teknologi, dan politik kekuasaan. Dalam realitas Indonesia, PSN yang dikaitkan dengan produksi pangan sering disusupi oleh kepentingan lain berupa ekspansi modal, investasi infrastruktur — bahkan ambisi ekspor minyak sawit yang dominan di pasar global. Indonesia sudah memproduksi lebih dari setengah produksi minyak sawit dunia, namun ironisnya, hasil itu berbasis pada perluasan lahan dan efek samping terhadap lingkungan jauh lebih besar daripada kontribusinya pada kesejahteraan pangan domestik. Dan kita menyaksikan gelombang banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, telah merubah peta ekologis dan struktur sosial. Tidak ada teori apapun yang menyangkal kerusakan yang terjadi. Hilangnya sumber air alami, lenyapnya sawah produktif, rusaknya infrastruktur dan musnahnya peradaban beserta situs sejarah di wilayah itu adalah tragedi yang diciptakan oleh hegemoni atas nama pembangunan.

Kasus food estate klasik yang dimasukkan ke dalam PSN pernah dicurigai bukan semata solusi swasembada pangan, tetapi suatu cara bagi modal untuk menancapkan struktur baru akumulasi agraria — seringkali mengesampingkan petani lokal dan hutan yang lestari. Kritik yang dicatat oleh Pantau Gambut terhadap proyek ini bahkan menegaskan bahwa di balik legitimasi swasembada pangan, ada logika pasar yang menggarap lahan bukan demi rakyat, tetapi demi keuntungan industri pangan besar. Lubang kontradiksi ini jelas bagi siapa saja yang telanjang membaca hubungan struktur dan superstruktur dalam pembangunan, dimana statistik produksi pangan bisa naik, tetapi distribusi, akses, harga, serta kedaulatan petani tetap menjadi isu akut, yang terus berulang tanpa arah penyelesaian.

PSN Sebagai Ideologi versus PSN Sebagai Realitas Material

Jika kita menarik kembali paradigma materialisme dialektika historis, kita harus melihat PSN bukan sebagai sekadar proyek pembangunan, tetapi sebagai arena pertarungan kelas dan kekuasaan. PSN, dalam banyak kasus, menjadi semacam ritual legitimasi neoliberal di negeri ini:

1. Membangun infrastruktur besar,
2. Mengejar pertumbuhan ekonomi,
3. Mengundang investasi asing,
4. Meningkatkan angka GDP — semua terdengar seperti mantra keberhasilan.

Padahal, yang sering tidak dibicarakan adalah bagaimana rakyat kecil — petani, nelayan, buruh tani — seringkali menjadi korban eksternalitas. Mereka tidak memiliki akses terhadap modal, teknologi, pasar global, dan kadang akses terhadap tanah mereka sendiri tersingkirkan oleh dalih modernisasi lahan.

Dalam perspektif sejarah materialistis, kita harus bertanya: Siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari PSN? Bukankah seringkali struktur kepemilikan dan kontrol atas sarana produksi tetap berpihak kepada mereka yang menguasai modal? Suatu proyek pemerintah untuk mencetak cadangan pangan nasional boleh jadi terdengar seperti kisah patriotik. Tapi ketika dijalankan tanpa redistribusi agraria dan akses terhadap teknologi bagi petani kecil, proyek itu lebih menjadi narasi simbolik daripada realitas material yang berdampak bagi rakyat. Itu sebabnya sering muncul kritik bahwa food estate malah mendorong alienasi petani dari wilayah mereka.

Kritik Dialektis Terhadap Narasi Kebangsaan PSN

Kita semua tahu bahwa pembangunan nasional sering diulang-ulang dinarasikan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, dan kemakmuran rakyat. Namun apa realitasnya?

1. Angka impor pangan terus tinggi;
2. Ketergantungan terhadap pasar global tidak berkurang secara signifikan;
3. Ketidaksetaraan agraria tetap tajam;
4. Diskursus pembangunan sering lebih diperuntukkan bagi legitimasi pemerintah ketimbang kesejahteraan rakyat.

Materialisme dialektika historis menyatakan bahwa pertentangan antara struktur material dan ideologi bisa jadi sumber perubahan atau stagnasi. Dalam konteks PSN dan pangan, ideologi pembangunan sering menutupi kontradiksi struktural, yaitu kekuasaan atas tanah, modal, teknologi, dan pasar. Kita harus mempertanyakan: Apakah PSN mengatasi kontradiksi itu atau justru memperdalamnya? Dan pertanyaan yang lebih radikal: Apakah ide pembangunan itu sendiri perlu diganti dengan visi baru yang berbasis demokrasi pangan, bukan semata produktivitas?

Dilema 100 Tahun Ke Depan: Pangan, Iklim, dan Identitas Bangsa

Refleksi kehidupan kebangsaan untuk 100 tahun ke depan memerlukan kita untuk segera keluar dari narasi linear kemajuan. Dunia menghadapi tantangan besar, yaitu perubahan iklim, degradasi tanah, urbanisasi yang cepat, serta permintaan pangan yang terus meningkat secara eksponensial. Penelitian Researchgate memperkirakan kebutuhan pangan global harus meningkat hingga sekitar 50% pada tahun 2050 untuk memenuhi pertumbuhan populasi dunia; ini bukan trivial. Indonesia sendiri diproyeksikan mengalami urbanisasi besar dan pertumbuhan populasi yang signifikan — menambah tekanan pada sistem pangan yang sudah kompleks. Ketergantungan pada impor komoditas tertentu menunjukkan bahwa ketahanan pangan lokal masih jauh dari ideal.

Dalam konteks itu, PSN yang kita jalankan bukan sekadar soal produktivitas, tetapi soal bagaimana kita menghadapi kontradiksi yang semakin tajam antara kebutuhan material rakyat dan logika pasar global. Utopia bukan sekadar slogan. Utopia dalam konteks materialisme dialektika berarti mengatasi kontradiksi bukan dengan menutupinya melalui narasi pembangunan, tetapi dengan merombak struktur produksi sosial. Mengapa? Agar kebutuhan dasar seperti pangan dipenuhi melalui mekanisme yang menjamin akses, kontrol demokratis atas sumber daya, dan distribusi yang adil.

Solusi Berjangka yang Nyata dan Dialektis

Dalam perspektif dialektika historis, solusi tidak bersifat statis—ia muncul dari kontradiksi itu sendiri. Artinya: kita harus menyediakan solusi yang merespons realitas material rakyat saat ini sekaligus membuka ruang transformasi struktural.

Saat ini belum terlihat ada cara lain yang lebih strategik dan ilmiah, selain merubah paradigma pembangunan. Berikut beberapa pilar solusi yang dapat memproses transformasi sosial secara terarah:

1. Redistribusi dan Reformasi Agraria : Selama penguasaan atas tanah tetap timpang seperti sekarang, setiap upaya meningkatkan produktivitas akan terus bersinggungan dengan konflik sosial. Reformasi agraria — bukan sekadar sertifikasi lahan — tetapi redistribusi lahan produktif kepada petani kecil disertai dukungan pengetahuan, modal dan teknologi, adalah langkah fundamental.
2. Teknologi Demokratis dan Pertanian Berkelanjutan : Penerapan teknologi dalam pertanian seperti integrasi data real-time, sensor tanah, dan digitalisasi produksi (yang sudah dicetuskan dalam strategi e-Agriculture) perlu dibuka seluas mungkin bagi petani kecil, bukan hanya bagi korporasi besar.
3. Rantai Nilai Pangan Berbasis Komunitas : Pasar pangan nasional harus dilihat sebagai sebuah sistem yang memberi nilai tambah kepada tata kelola produksi lokal, bukan sekadar saluran distribusi komoditas global. Ini berarti kooperasi tani modern, penyimpanan hasil panen (storage), serta fasilitas pengolahan pangan yang dikelola bersama harus didukung sepenuhnya.
4. Swasembada Pangan sebagai Hak Asasi : Kebijakan pangan nasional harus dibenahi dan segera menempatkan hak atas pangan sebagai hak asasi yang tidak dikompromikan, bukan sebagai angka statistik. Ini berarti peraturan-peraturan harus diperkuat untuk melindungi akses, harga terjangkau, serta produksi berkelanjutan.
5. Integrasi dengan Tantangan Iklim : Dalam 100 tahun ke depan, iklim akan menjadi faktor dominan dalam produksi pangan dunia. Negara harus menyisipkan strategi pertanian yang adaptif terhadap iklim, konservasi tanah, dan praktik agroekologi yang memperkaya hubungan antara manusia dan alam.

Antitesis Menuju Sintesis Kebangsaan Baru

Tan Malaka pernah berkata bahwa menjadi bangsa berarti menguasai sejarah sendiri. PSN, jika tidak dikritisi secara dialektis, hanya menjadi cerita pembangunan tanpa jiwa rakyat. Untuk abad berikutnya, kita perlu sebuah sintesis baru — bukan sekadar menyatukan ideologi dan praktik pembangunan,— tetapi menciptakan tatanan sosial yang memungkinkan kebutuhan dasar manusia terpenuhi tanpa subordinasi terhadap logika akumulasi modal yang eksploitatif. Kita harus mengakui kontradiksi, bukan menyamarkannya. Karena hanya dengan pengakuan terhadap kontradiksi itu kita bisa bergerak menuju perubahan sejati — sebuah perubahan di mana pemenuhan kebutuhan nyata rakyat menjadi titik temu antara struktur produksi dan tujuan kebangsaan sejati.

• Editorial: Bidang Propaganda dan Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional PETANI.