Berita petani.id Jawa Timur
Ribuan Petani Lamongan Tuntut Pencabutan Permentan Nomor 1 Tahun 2020
Sementara itu, Ketua Umum Petani Satrio Damardjati saat dikonfirmasi oleh tim petani.id melalui pesan singkat merespon positif mengenai aksi tersebut menjelaskan bahwa terkait Permentan No 1 Tahun 2020 ini Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani melalui Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan Ridwan Darmawan akan melakukan kajian yang komperhensif dari apa, bagaimana dan mau kemana arah kebijakan terkait Permentan No 1 Tahun 2020 tersebut.
petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Lamongan, 06/02/2020). Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Petani Jawa Timur Imam Khafidzin didampingi Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Petani Kabupaten Lamongan Rusli bersama ribuan Petani Tambak tradisional di Kabupaten Lamongan melakukan aksi turun ke jalan menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Lamongan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kab. Lamongan untuk menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 terkait pupuk bersubsidi.
“Kami atas nama Petani se-Jawa Timur dan Petani se-Kabupaten Lamongan khususnya sangat menolak penghapusan pupuk bersubsidi untuk sektor budidaya perikanan, dalam Undang – Undang (UU) kan sudah jelas jika Petani tambak ini juga merupakan Petani. Selain itu Permentan No. 1 Tahun 2020 ini sangat diskriminatif dan menyengsarakan Petani Tambak di Kab. Lamongan. Permasalahan ini juga sudah kami laporkan kepada Ketua Umum Petani dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani untuk menindaklanjutkan aksi dan tuntutan kami para Petani di basis.” kata Sekretaris DPW Petani Jatim Imam Khafidzin kepada tim petani.id di tengah aksi massa Petani (Lamongan, 06/02/2020).
Yusuf Fadli selaku Koordinator Lapangan (Korlap) pada aksi Petani tambak ini menambahkan bahwa aksi ini diikuti ribuan Petani dari seluruh wilayah Kabupaten Lamongan seperti turut hadir Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Priyoso sebagai wujud protes Petani tambak karena pupuk subsidi yang diharapkan tidak lagi bisa didapatkan. Yusuf menambahkan bahwa Permentan Nomor 1 Tahun 2020 sangat diskriminatif terhadap Petani tambak yang juga Petani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Tuntutan aksi Petani tambak sudah jelas, ada 6 permintaan tuntutan Petani tambak dalam aksi massa Petani ini yaitu 1) Menolak Permentan No. 01 Tahun 2020 tentang penghapusan subsidi untuk sub sektor perikanan budidaya yang memberatkan Petani tambak tradisional., 2) Mendesak pemerintah agar segera merevisi Permentan yang tidak berpihak kepada Petani tambak tradisional., 3) Memperjuangkan agar pemerintah memenuhi berapa pun kebutuhan pupuk bersubsidi bagi Petani tambak tradisional., 4) Memberikan kelonggaran dalam penentuan pola tanam di E-RDKK sesuai dengan cuaca dan keadaan., 5) Mengembalikan jumlah alokasi pupuk bersubsidi seperti tahun 2019., 6) Memohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Undang – Undang Dasar 1945. Dari 6 permintaan Petani tambak tradisional ini sudah jelas kalau Permentan Nomor 1 Tahun 2020 tentang penghapusan pupuk bersubsidi sektor budidaya perikanan yang memberatkan para Petani tambak tradisional yang juga merupakan Petani.” tambah Sekretaris DPW Petani Jatim Imam Khafidzin.
Sementara itu, Ketua Umum Petani Satrio Damardjati saat dikonfirmasi oleh tim petani.id melalui pesan singkat merespon positif mengenai aksi tersebut menjelaskan bahwa terkait Permentan No 1 Tahun 2020 ini Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani melalui Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan Ridwan Darmawan akan melakukan kajian yang komperhensif dari apa, bagaimana dan mau kemana arah kebijakan terkait Permentan No 1 Tahun 2020 tersebut.
-. Laporan / Liputan: Bidang Propaganda & Jaringan – DPC Petani Kab. Lamongan.
-. Redaktur: Departemen Propaganda – Dewan Pimpinan Nasional Petani.
-. Editor: Bidang Propaganda & Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional Petani.
