Beranda petani.id
petani.id – Keputusan pemerintah mengimpor beras di tengah klaim surplus beras mengindikasikan masih terjadinya ketidaksinkronan data antar kementerian. Selain itu, kebijakan impor pangan tersebut dinilai bakal merugikan PETANI dan makin menjauhkan Indonesia dari cita-cita kedaulatan pangan.
Ketua Umum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI), Satrio Damardjati menilai keputusan impor beras itu menunjukkan pemerintah belum berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu, Presiden sudah sepantasnya segera mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga terkait yang tidak berhasil mewujudkan kedaulatan pangan.
“Tentu kita masih ingat janji Menteri Pertanian (Mentan) yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan. Nah, sekarang ini kita impor 1 juta ton beras, yang sebelumnya 500 ribu ton ditambah 500 ribu ton dari jumlah total 2 juta ton beras, berarti kan gagal swasembada,” kata Satrio, di Jakarta, Selasa (30/10). Hal itu, lanjut Ketua Umum PETANI, juga menunjukkan bahwa kementerian terkait pangan gagal mewujudkan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Satrio menilai dengan keputusan pemerintah mengimpor beras maka akan sangat merugikan PETANI karena membuat mereka tidak memiliki patokan untuk berproduksi maupun dalam harga. “Harusnya pemerintah Indonesia punya kebijakan yang ajek, yang permanen. Impor beras ini berpotensi langgar UU No 18/2012 tentang Pangan.
Ini juga menunjukkan data Kementan, yang katanya surplus beras, tidak benar karena data produksi beras bukan dari BPS (Badan Pusat Statistik), melainkan Kementan sendiri,” ungkap dia. Satrio menuturkan perihal impor beras ini disinyalir menjadi bisnis besar. “Impor beras dengan total jumlah 2 juta ton itu banyak sekali, untuk apa?”
“Jika keuntungan per kilogramnya dikalikan saja 200 rupiah, sudah berapa itu duitnya, banyak yang mengambil untung dari rente,” ujar dia. Ketua Umum PETANI juga berpendapat impor beras membuktikan bahwa kinerja satgas pangan yang dibentuk oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman tidak efektif dan terkesan hanya pemcitraan semata. “PETANI sebagai garda terdepan perjuangan Pertahanan Pangan Semesta dalam membangun Negara Gotong Royong sudah tidak bisa berharap banyak lagi, maka dari itu PETANI meminta Presiden harus segera membentuk Badan Pangan Nasional yang jadi mandat di UU Pangan,” tegas Satrio.
(Red: Bidang Propagandan dan Jaringan Petani)
