petani.id – (Sleman – Rabu, 31/07/2019). Gerakan Nasional Lumbung Benih Tani Mandiri merupakan misi dari Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Petani. Gerakan ini lahir karena sebuah cita – cita Petani akan kedaulatan benih khususnya benih – benih lokal baik benih tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan seperti ayam kampung, sapi lokal dan lainnya yang menjadi kebutuhan sarana produksi bagi Petani di basis-basis produksi Petani baik skala rumah tangga Petani ataupun skala Kelompok Petani di pedesaan. Gerakan Nasional Lumbung Benih Tani Mandiri ini merupakan salah satu pilar Desa Mandiri yang berbasis kearifan lokal.
“Belajar dari pengalaman polemik benih Petani Aceh kemarin, menjadi evaluasi kami (red: Petani) kedepannya. Termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini selalu menjadi perhatian publik juga harus di evaluasi lagi. Seperti status badan hukum BUMDes juga harus di evaluasi, jika status badan hukum BUMDes adalah Koperasi berarti seluruh masyarakat desa adalah anggota Koperasi tersebut tidak terkecuali. Sedangkan jika status badan hukum BUMDes adalah Perseroan Terbatas (PT), maka para pemegang saham dari PT tersebut seluruh masyarakat desa (red: saham publik) dan Pemerintah Desa juga sebagai pemegang saham, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Pemerintah mewakilkan negara sebagai pemegang saham mayoritas. Bukannya Kepala Desa malah buat PT dan jadi Direktur Utama (Dirut), sebagai contoh masa sih Presiden RI sebagai Dirut disalah satu BUMN. Kan tidak akan mungkin, itu akan menjadi kesalahan yang fatal dan berbahaya karena menjadi sarat kepentingan khususnya kepentingan komersial pribadi atau segelintir orang para pemodal saja.” kata Ketua Umum Petani Satrio Damardjati didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Petani Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Anggit Bimanyu dan Ketua DPW Petani Sulawesi Tenggara Yusran, S.Pd, di Coffee Corner Bulaksumur, Sleman – DIY dalam rangka konsolidasi Petani (Selasa, 30/07/2019).
Ketua Umum Petani menjelaskan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani selalu mengkampanyekan Gerakan Nasional Lumbung Benih Tani Mandiri dengan menginstruksikan bahwa setiap DPW dan atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Petani Kabupaten / Kota untuk membangun Kelompok – Kelompok Petani Pemulia Tanaman Pangan misalnya dengan membuat Berita Acara (BA) pembentukan Kelompok Petani Pemulia Tanaman Pangan yang dibuat oleh Kelompk Pemulia Tanaman Pangan bersama – sama dengan pengurus DPC. Setelah terbit BA pembentukan Kelompok Petani Pemulia Tanaman Pangan, maka sudah menjadi tugas DPC Petani untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pembentukan Kelompok Petani Pemulia Tanaman Pangan. Begitu terbitnya BA dan SK tentang Pembentukan Kelompok Petani Pemulia Tanaman Pangan, maka DPW Petani berkewajiban untuk mengeluarkan SK tentang Pengesahan Pengurus Kelompok Petani Pemulia Tanaman Pangan.
“Ya jujur saja, banyak pengurus Petani yang mengkritik sistem dan prosedur pembentukan dan pengesahan Kelompok Petani yang tercantum dalam Peraturan Organisasi (PO) Petani. Sebenarnya ini dilaksanakan untuk mempermudah pengawasan jika disuatu hari nanti ada indikasi penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud seperti contohnya; bahwa setiap hasil produksi Petani baik benih ataupun pengolahan hasil lainnya baik pengurus dan anggota Petani berkewajiban mencantumkan tertulis Diproduksi oleh: Petani Dibawah Pengawasan: DPW / DPC / Laboratorium Petani (red: terkait) sebelum dipasarkan melalui Warung Petani ataupun pemasaran online. Hal ini diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi anggota Petani gurem / kecil untuk bisa dapat terus berinovasi, berproduksi tanpa harus merasa ketakutan dan was-was. Karena memang yang memproduksi itu kan Petani dan sudah menjadi kewajiban DPN, DPW, DPC Petani selaku badan eksekutif dan Laboratorium Petani selaku badan otonom Petani untuk mengawasi semua proses produksi dan peredaran produk – produk hasil produksi Petani baik itu benih ataupun pengolahan hasil Petani tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi organisasi / kelembagaan Petani.” jelas Ketua Umum Petani.
Dalam Negara Gotong Royong, diharapkan Kelompok Petani Pemulia Tanaman Pangan ini secara tidak langsung membuat Lumbung Benih Tani Mandiri di desa asal, bisa menjadi peluang ekonomi berbasis kerakyatan (red: mikro, kecil dan menengah) di desa asalnya serta menjadi Unit Bisnis Strategis (UBS) berbasis Kelompok Petani bagi BUMDes dimana dari-untuk-oleh masyarakat Petani di desa asal menuju Desa Mandiri Benih.
-. Redaksi: Departemen Propaganda.
-. Liputan / Laporan: Tim Departemen Jaringan.
-. Editor: Bidang Propaganda & Jaringan – DPN Petani.
