petani.id – Pembangunan Pangan Nasional pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya fasilitasi untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan sehingga memiliki Nilai Tambah Petani (NTP) sebagai Kelas Menengah Produktif dan daya saing, yang pada tahap selanjutnya meningkatkan kesejahteraan PETANI yang merupakan perwujudan salah satu misi Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI), yaitu: Gerakan Industrialisasi Pangan Nasional Berbasis Kerakyatan, dimana PETANI sebagai Kelompok Menengah Produktif mampu secara mandiri, berdikari dan berbasis pada kearifan lokal masing-masing wilayahnya untuk membangun dan berproses produksi pangan secara berkelompok.
Dengan demikian, lingkup pembangunan pangan nasional sangat luas, karena tidak hanya menyangkut produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan melainkan juga untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pengembangan agribisnis kerakyatan di perdesaan berbasis kearifan lokal, terkait dengan bidang-bidang lain, seperti sistem jaminan mutu produksi pangan dan yang lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan dan Nilai Tambah PETANI.
Jika pada potensi sumber daya yang dimiliki, Indonesia sebenarnya menjadi salah satu negara penghasil utama aneka komoditas pangan, sebab sebagian besar wilayahnya memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, perkebunan, kelautan maupun perikanan. Akan tetapi tantangan yang berat bagi produktifitas pangan di Indonesia adalah harus menghadapi persaingan dengan pangan dari negara maju yang jauh lebih murah.
Untuk menghadapi persaingan perang pangan internasional (International food war) ini, maka salah satu strateginya adalah sebuah Gerakan Industrialisasi Pangan Nasional Berbasis Kerakyatan dengan fundamental pengembangan basis produksi PETANI secara terpadu yang mendukung agribisnis dan agroindustri, disamping tetap meningkatkan diversifikasi produktivitas pangan perlu juga usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kualitas hasil panen, kualitas produk hasil pengolahannya dan mata rantai distribusi maupun manajemen pemasaran hasil produksi pangan.
Subsidi PETANI Dalam Pusaran Sistem Ekonomi Liberal.
Dalam sistem ekonomi saat ini pun, subsidi dari pemerintah khususnya Kementerian Pertanian seperti subsidi serta bantuan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian yang anggarannya berkisar Rp 40 triliun hingga Rp 45 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir belum terbukti efektif untuk mendongkrak kesejahteraan PETANI.
PETANI menilai justru subsidi dan bantuan tersebut justru hanya mensejahterahkan perusahaan-perusahaan benih, pupuk bahkan alat mesin pertanian sedangkan PETANI sebagai Kelas Menengah Produktif justru kembali mengalami kendala dalam menentukan nilai hasil produksinya dan mengakses pasar.
Di dalam pusaran sistem ekonomi dan liberalisasi pasar tersebut, PETANI berusaha bangkit secara mandiri, berdikari dan berbasis pada kearifan lokal masing-masing wilayahnya dengan membangun basis-basis produksi PETANI baik secara hulu bahkan sampai hilir. Bagaimana PETANI membangun Kelompok PETANI Penangkaran Benih, Kelompok PETANI Pembudidaya Ternak, Kelompok PETANI Pembudiya Ikan, Kelompok PETANI Penangkap Ikan, Kelompok PETANI Penambak Garam baik skala kelompok ataupun sampai membangun atau membentuk seperti halnya Laboratorium Penangkaran dan Penelitian Tanaman Pangan (Lab. P2TP) PETANI, Laboratorium Kedaulatan Pangan dan Agribisnis Kerakyatan (Lab. KPAK) PETANI dan membangun Sekolah Pemuda Pertanian Terpadu (SPPT) PETANI serta membuat Warung PETANI.
Nilai Tambah PETANI sebagai Kelas Menengah Produktif.
Presiden Joko Widodo pernah mengkritisi cara peningkatan kesejahteraan PETANI atau Nilai Tukar PETANI yang dalam beberapa tahun terakhir selalu berkutat pada on farm-nya, selalu berkutat pada sektor budidaya dan cenderung melupakan proses bisnisnya.
Padahal, Nilai Tambah yang tinggi, Nilai Tambah yang besar itu berada pada proses agribisnisnya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Mengkorporasikan PETANI di Kantor Presiden, Jakarta pada hari Selasa 12 September 2017.
Presiden berharap bahwa paradigma inilah sehingga PETANI memiliki sendiri industri pengolahan sendiri, memiliki industri benih, memiliki penggilingan modern, memiliki kemasan juga yang langsung berada di satu lokasi kemasan yang moderen, packing yang moderen, memiliki industri pengolahan pasca panen, kalau beras misalnya ke tepung.
Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah merupakan sinyal positif untuk mewujudkan Gerakan Industrialisasi Pangan Nasional Berbasis Kerakyatan yang merupakan 1 dari 8 Misi Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga PETANI sebagai salah satu pilar Kedaulatan Pangan Nasional Berbasis Kearifan Lokal dan Agribisnis Kerakyatan.
Oleh karena menyadari kerentanan sistem Kedaulatan Pangan Nasional belum mencapai yang dicita-citakan oleh PETANI maka dengan itu diantaranya dengan mengubah perubahan sikap dan atau pola pikir para petani, untuk mengintroduksi teknologi tepat guna dalam penanganan pascapanen dan menyelenggarakan sistem jaminan mutu hasil produksi PETANI pada basis-basis produksi PETANI baik dari hulu maupun sampai hilir.
PETANI Dalam Gerakan Industrialisasi Pangan Nasional Berbasis Kerakyatan.
Dalam visi yang dicita-citakan PETANI untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal dan Agribisnis Kerakyatan dalam Negara Gotong Royong maka sudah saatnya memulai sebuah Gerakan Industrialisasi Pangan Nasional Berbasis Kerakyatan sebuah reorientasi paradigma PETANI dan Negara Gotong Royong sebagai berikut:
1. Individu PETANI ke Kelompok PETANI.
Ini merupakan salah satu kendala yang di hadapi PETANI di Indonesia dalam mengembangkan usaha produksi pangan adalah keterbatasan lahan, peralatan, modal dan akses terhadap pasar. Kelompok PETANI ini merupakan Kelompok Menengah Produktif PETANI.
2. PETANI Produsen Menjadi PETANI Pemasok.
Restrukturisasi paradigma PETANI selanjutnya adalah menyangkut peranan PETANI. Dimana selama ini PETANI hanya memposisikan diri sebagai produsen semata, menjual apa yang diproduksi, maka orientasi ke depan harus memproduksi apa yang bisa dijual dimana dalam konteks ini PETANI naik kelas jadi pemasok. Karena jika terlibat lebih jauh sebagai pemasok langsung ke konsumen atau pasar, maka PETANI akan memperoleh Nilai Tambah PETANI yang lebih besar.
3. Sistem Budi Daya PETANI ke Sistem Produksi Pangan PETANI.
Paradigma yang selama ini terjadi bahwa PETANI hanya berputar pada sistem budi daya saja, akan tetapi dalam gerakan ini sudah saatnya petani tidak hanya berputar pada sistem budi daya saja melainkan sudah membangun pada sistem produksi pangan berbasis pada kelompok dan atau komunitas PETANI untuk menjaga keberlanjutan bahan baku produksi.
4. Dari Pola PETANI Tengkulak ke Pola PETANI Akses Pasar.
Empat Strategi Reorientasi Paradigma PETANI tersebut menjadi pijakan untuk pencapaian visi PETANI dan sudah menjadi langkah kerja di beberapa basis produksi PETANI.
Untuk dapat menegakkan PETANI dan Negara Gotong-Royong yang mengarah pada terwujudnya Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal dan Agribisnis Kerakyatan juga sebagai pelaksanaan tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka PETANI melalui Dewan Pimpinan Nasional PETANI (DPN PETANI) mengajak semua elemen terkait untuk harus melakukan perubahan yang mendasar dalam berbagai sektor penyelenggaraan Negara, yaitu:
1. Sektor Pertanian dan Kelautan.
Penyelenggaraan produksi pangan berbasis agraris dan maritim harus mengandalkan sumberdaya manusia yang terus diperbaiki mutunya agar bahan pangan yang dihasilkan mempunyai nutrisi yang terus meningkat untuk membentuk generasi penerus bangsa yang bernalar lebih baik. Kebijakan-kebijakan sektor pertanian dan kelautan itu harus berorientasi pada produksi pangan berkelanjutan, menjamin keberlangsungan ekologi, dan membentuk tata perekonomian yang berkeadilan dan tidak bersifat eksploitatif antara para pelaku satu dengan lainnya.
2. Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus terdukung oleh sumberdaya domestik dan mendukung pertumbuhan produksi pangan, terutama BUMN yang sejalan dengan produksi pangan seperti produsen benih, pupuk maupun pestisida, industri perkapalan, telekomunikasi dan produsen bahan bakar.
3. Sektor Perdagangan.
Kebijakan sektor perdagangan perlu melakukan transformasi pasar sehingga terbentuk sistem harga yang menjaga keseimbangan ekonomi antara produksi domestik dan konsumsi domestik. Selain itu, jika masih dilakukan model penanganan berbentuk operasi pasar haruslah dilakukan pada dua sisi ekonomi. Bukan hanya dilakukan untuk menjaga harga atas produk pangan di tingkat konsumen, tetapi juga harus dilakukan harga atas input produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida) di tingkat produsen.
4. Sektor Pertanahan.
Kebijakan sektor pertanahan harus menjadi satu bagian dari pembentukan lahan produksi pangan dengan mengarahkan kepemilikan dan sistem penunjang produksi pangan yang memadai sehingga lahan-lahan yang belum tergarap dapat menjadi sentra produksi pangan dari berbagai komoditas yang masih mengalami defisit. Arah kebijakan pertanahan harus menyesuaikan dengan kebutuhan komoditas domestik yang terus berkembang.
5. Sektor Keuangan.
Kebijakan sektor keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam produksi pangan dikarenakan resiko-resiko produksi pangan yang tidak terhingga, terus meningkatnya harga input produksi pertanian dan ketergantungan yang akut atas input produksi itu.
Sektor keuangan harus menciptakan stimulus pembiayaan yang secara bertahap dapat meningkatkan akuntabilitas produksi pangan, menguatnya daya inovasi pertanian dan kelautan, serta menciptakan para pelaku produksi pangan yang berbobot, bertanggung jawab dan secara kolektif dapat menciptakan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan produksi dalam perekonomian yang semakin menuntut daya saing.
Dalam bentuk yang lebih besar, sektor keuangan Negara harus menciptakan regulasi sekaligus otoritas tertentu yang dikhususkan untuk pembiayaan produksi pangan, baik berupa Bank Pertanian maupun Bank Kelautan.
Kelima sektor diatas tersebut merupakan sektor-sektor potensial dalam mendukung Gerakan Industrialisasi Pangan Nasional Berbasis Kerakyatan, meningkatkan Nilai Tambah PETANI Menuju Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal dan Agribisnis Kerakyatan dalam Negara Gotong-Royong adalah keniscayaan dari sebuah bangsa yang mendambakan kemerdekaan atas penjajahan dan harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan kenegaraan Indonesia.
Bahkan dengan keadaan sumber daya alam tropis yang sangat besar ini semestinya Indonesia dapat lebih menyiapkan diri untuk berperan menjadi lumbung pangan tropis bagi dunia, disamping negara-negara kawasan Amerika Selatan. Sekaligus menjadi negara dan bangsa yang secara aktif dapat menjadi pemrakarsa dari ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan membangun kemandirian pangan nasional merupakan strategi dalam mencegah krisis pangan ataupun perang pangan internasional (international food war). Selain itu dengan pola mandiri, berdikari dan berbasis pada kearifan lokal potensi masing-masing wilayahnya tersebut, sebuah keniscayaan bahwa PETANI akan mampu keluar dari Pusaran Sistem Ekonomi Yang Tidak Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Satrio Damardjati. SP)
ESENSI PANCASILA Dalam NEGARA GOTONG ROYONG Adalah Mewujudkan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.*
– Banggga Jadi PETANI –
*) Ketua Umum PETANI
