Berita petani.id DKI

Pasar Merespon Negatif Pembantu Jokowi Yang Tidak Mewakili Suara Pemilih Mayoritasnya

“Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.” (Kutipan Pidato Presiden Joko Widodo usai dilantik MPR di Gedung MPR/DPR 20/10/2019)

Petani.id

petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Editorial, 27/10/2019). Kabinet Indonesia Maju periode ke dua Presiden Joko Widodo yang sebagian besar dari kalangan pengusaha sangat kontradiksi dengan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri usai dilantik oleh MPR (Minggu, 20/10/2019). Presiden Jokowi lupa bahwa fungsi Menteri yang adalah pembantu Presiden juga terkait dengan urusan manajemen perusahaan, bukan hanya manajemen ketatanegaraan. Jika Presiden Jokowi menginginkan masyarakat bisa menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan seperti yang diucapkan saat usai dilantik MPR, seyogyanya Presiden Jokowi mengangkat pembantu-pembantunya dari kalangan yang memahami dinamika masyarakat secara nyata. Seperti halnya mengangkat pembantu-pembantunya dari komunitas pemuda yang berupa

organisasi masyarakat (ormas) dan gerakan aktivis yang memang tidak berprestasi secara ekonomi, bisnis dan kapital, namun memiliki kekuatan besar pada pemberdayaan yang membangun jaringan besar masif, ideologis dan emosional membangun respon politik pada dukungan publik karena sudah menyebar di hampir seluruh Propinsi dan Kabupaten / Kota. Selain itu, dengan pengangkatan Prabowo Subiyanto sebagai pembantu Presiden Jokowi di bidang pertahanan menanamkan luka mendalam di kalangan aktivis pergerakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Entah apa yang mendasari kekuatan prerogratif telah membuat lengah Presiden Jokowi dalam membuat keputusan? Karena Presiden Indonesia berpeluang untuk membuat respon mundurnya dukungan massa mayoritas yang militan dan kuat dengan kekuatan semangat berdikari dan gotong royong dari kalangan menengah ke bawah seperti Petani, Buruh, Aktivis 98 yang memiliki soliditas dan solidaritas serta dorongan tinggi dalam menggalang kekuatan rakyat.

Keputusan pelaku pasar modal memandang sumber keputusan adalah: 1.) Teknikal., 2.) Fundamental., 3.) Psikologikal. Keputusan psikologis juga berpengaruh karena mundur teraturnya dukungan Petani, Buruh dan Aktivis 98 terhadap Pemerintah Kabinet Indonesia Maju. Dan kekuatan ormas sebagai kekuatan parlementer dan ekstra parlementer punya peran besar seperti ormas Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) dan dukungan ini bisa diikuti oleh ormas lain baik yang disatukan oleh Ideologi dan profesi. Di samping propaganda – propaganda kursi pembantu-pembantu Presiden oleh para pebisnis muda yang memandang remeh para Aktivis pergerakan yang dengan memamerkan kehebatan anggota pembantu-pembantu muda Presiden dengan mengecilkan arti profesi lain seperti Petani, Buruh, Bidan dan lain – lainnya membuat Rupiah terekapitulasi ke nilai 14.197 Rupiah (Rp) per Dollar AS (USD), sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 86,30 Poin atau 2,38 % (persen). Sentimen negatif telah terjadi pada Rupiah dan IHSG. Keputusan ini direspon negatif para pelaku pasar saham yang membuat menurunnya IHSG dan nilai Rupiah.

Meskipun Pelantikan Presiden membawa respon positif karena pelaku pasar butuh kepastian di bidang politik selain ekonomi, namun pengumuman susunan pembantu-pembantu Presiden justru mendapat respon negatif. Pelaku pasar cukup peka dan yakin bila pendukung militan Jokowi yang rasional mundur dari barisan akan melemahkan Presiden Jokowi. Jokowi menjadi Presiden bukan karena pengalamannya di bidang kepartaian dan keormasan namun karena people power. Kehadiran dunia politik dari pengusaha membuat over convidence bahwa urusan ekonomi rakyat adalah soal ekonomi dan perut. Padahal ada sisi lain yaitu politik, hukum, ideologi, pertahanan dan keamanan.

Stabilitas dibutuhkan pasar dan stabilitas tidak bisa semu serta dipaksakan namun lahir dari proses alamiah demokrasi dan

komunikasi politik yang tidak hanya mengandalkan kekuatan elit. Karena demokrasi menganut kedaulatan rakyat yang ber-KETUHANAN YANG MAHA ESA. Rakyat Indonesia saat ini semakin sadar bahwa era kultus individu sudah bukan eranya lagi tetapi keterpaduan ideologi adalah kekuatan penggerakan rakyat di samping kekuatan pimpinan formal dan kepemimpinan ideologi karena persamaan nasib dan kepentingan. MERDEKA!

-. Laporan Kajian: Biro Propaganda & Jaringan – DPW Petani Jawa Tengah.

-. Redaksi: Departemen Propaganda – Dewan Pimpinan Nasional Petani.

-. Editor: Bidang Propaganda & Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional Petani.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
WhatsApp chat