petani.id – (Pernyataan Sikap | Semarang – Senin, 29/07/2019). Mengingat semakin ramainya dan carut marut kasus penangkapan peredaran benih padi yang dianggap illegal oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Utara terhadap kader Tengku Munirwan yang berakhir pembebasan dengan alasan kemanusiaan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) Jawa Tengah Dumadi Tri Restiyanto memberikan sikap politiknya; 1.) Kebijakan pemerintah terutama sektor sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia., 2.) Pertimbangan pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak melupakan faktor pemerataan pendapatan rakyat atau pendapatan nasional., 3.) Sektor pertanian yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB)., 4.) Pentingnya penguatan organisasi Petani berbasis rakyat Petani baik mikro, kecil, menengah besar yang merupakan mitra pemerintah baik sebagai mitra kebijakan dalam bentuk penyaluran aspirasi kebijakan, pengawasan dan pemberdayaan kebijakan pemerintah yang mengedepankan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
 Dalam hal ini Ketua DPW Petani Jawa Tengah Dumadi Tri Restiyanto yang memiliki pemikiran latar belakang ilmu ekonomi mendesak strategi perjuangan Petani kepada Ketua Umum Petani Satrio Damardjati untuk sebagai prioritas utama Petani dengan pertimbangan analisa dan latar belakang kebijakan ilmu ekonomi publik yang mempertimbangkan asas keadilan, pertumbuhan dan pemerataan. Dimana memang ada produk-produk tertentu yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti beras, gas, minyak, batu bara dan sumber energi yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak.
Berhubung Indonesia adalah negara yang menggunakan paham demokrasi ekonomi di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan asas Pancasila berbeda dengan negara yang berpaham liberal, privat kapitalisme dengan kebijakan pasar bebas sebebasnya di dalam negara dan luar negeri dan juga bukan negara yang berpaham etatisme komunisme. Dimana di negara komunisme produksi dan distribusi barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai mutlak oleh negara. Namun bukan berarti tidak ada pengendalian pemerintah dengan penentuan harga melalui kebijakan harga, ijin peredaran dan pengendalian mutu barang, baik secara operasi pasar atau penentuan pajak sebagai bentuk distribusi pendapatan bagi kebanyakan orang. Mekanisme pasar yang terkendali dengan semangat kerakyatan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang bersemangat Persatuan Nasional sebagai bentuk rasa kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu DPW Petani Jawa Tengah menyatakan; 1.) Sangat mendukung pihak aparat dengan membebaskan pihak tersangka Tengku Munirwan dengan alasan kemanusiaan., 2.) Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada pihak Munirwan dan Petani lainnya. Karena sosialisasi itu jarang sampai ke basis akar Petani tentang kebijakan Petani. Mengingat sampai saat ini belum ada undangan satupun sosial baik program , bantuan dan informasi kebijakan perijinan dan lain lain yang mengundang DPW Petani Jawa Tengah meskipun sudah mendaftarkan diri ke Kesbangpol dalam wilayah administrasi sejajar yaitu Jawa Tengah., 3.) Agar Petani tidak gegabah dalam semangat pertanian dan gairah bertani sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan semangat NKRI., 4.) Membentuk struktur Petani sampai tingkat Kelompok Petani agar terjadi komunikasi antar Petani dengan baik dan efektif agar hal ini tidak terjadi lagi.
Dengan tembusan Sekretaris DPW Petani Jateng Sutikno, segenap jajaran Pengurus DPW Petani Jawa Tengah, Pengurus DPC Petani Kabupaten/Kota se-Jateng, Pengurus Kelompok Petani di desa lingkup Provinsi Jateng, demikian pernyataan sikap Ketua DPW Petani Jateng.
-. Redaksi: Departemen Propaganda.
-. Laporan / Liputan: Biro Propaganda & Jaringan – DPW Petani Jateng.
-. Editor: Bidang Propaganda & Jaringan – DPN Petani.
