petani.id – (Jakarta, 01/05/2019). Ketua Umum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) Satrio Damardjati menyatakan Upah Minimum Propinsi (UMP) sudah tidak layak lagi diterapkan di Indonesia. Menurutnya, dengan UMP tersebut justru sangat melemahkan tingkat produktifitas masyarakat buruh atau pekerja dari mayoritas rakyat pekerja Indonesia yang berjumlah penduduk besar di kawasan Asia Tenggara, karena UMP yang rendah akan mengakibatkan daya beli buruh / pekerja jadi sangat rendah. Hal tersebut membuat Pasar Informal terhambat pertumbuhannya.
“Kenaikan UMP menuju Upah Layak Nasional (ULN) yang sama di setiap provinsi di seluruh Indonesia akan menekan migrasi masyarakat daerah ke kota besar dan ke luar negeri yang memiliki upah lebih besar,” katanya Ketua Umum Petani Satrio Damardjati dalam siaran pers Rabu (01/05/2019) dalam rangka menyambut May Day atau Hari Buruh International.
Lebih lanjut dijelaskannya, ULN akan berdampak pada kenaikan pendapatan, dengan kenaikan pendapatan itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Karena peningkatan daya beli rakyat.
Sehingga masih menurutnya, mendorong perbaikan standar konsumsi dan investasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sektor pertanian khususnya pada sektor industri pangan karena pendapatan Petani meningkatkan harga hasil sektor pertanian ataupun sektor industri pangan sehingga mampu membiayai ongkos usaha pertanian akibat pendapatan Petani meningkat.
“Karena secara riil dan teori Petani sebagai Kelas Menengah Produktif memiliki tingkat daya tahan dan inovasi yang lebih besar dan kreatif membangun Industrialisasi Pangan dibandingkan Industri Besar Korporasi,” jelasnya Ketua Umum Petani Satrio Damardjati.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Kedaulatan Pangan dan Agribisnis Kerakyatan (Lab. KPAK) Petani Unit Riau yang juga merangkap Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Petani Riau Sahat Mangapul Hutabarat mengatakan, “Dikalangan Petani, nasibnya sama, Petani hanya jadi budak atau buruh bagi lingkaran mafia kartel. Para Petani dibuat ketergantungan dari hulu sampai hilir. Akumulasi Biayanya semakin mahal dan dibuat semakin ketergantungan dimulai dari bibit, pupuk, anti hama, pestisida, herbisida, sampai penjualannya dikendalikan oleh mafia tengkulak. Buruh dan Petani sampai zaman milineal ini ternyata selalu jadi ajang perebutan bagi yang akan dan sudah berkuasa. Sudah lama para buruh dan petani memasrahkan nasib perubahannya pada politisi tapi prakteknya kenyataan yang diperoleh hanya janji janji belaka.” kata Sahat.
Ketua DPW Petani Jawa Tengah Dumadi Tri Restiyanto, SE, MSi menjelaskan, “Industrialisasi atau revolusi industri telah menggeser peran buruh tani di masyarakat, meskipun penurunan jumlah buruh tani begitu signifikan dimana generasi muda telah banyak mendapatkan banyak pilihan dan peluang pekerjaan untuk mempertahankan hidup dampak dari pemerataan pendidikan beserta hasil hasilnya hasil revolusi demokrasi di Indonesia yang begitu cepat sehingga dampak kebijakan populis lebih dominan dari Kebijakan Konstruksi dan program-program yang menuju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang lebih baik.
Kebijakan lebih instan dan jangka pendek yang merupakan pendekatan aliran keynesian yaitu Subsidi dan Bantuan Tunai sebagai bentuk Paham Ekonomi makro klasik dan aliran moneteris yang berkutat pada soal kredit dan hanya menyodok sebagai kredit tanggung renteng, namun tak menyentuh nasib buruh tani tapi lebih pada efisiensi produk perbankan yang lebih murah dan hemat.
Monopoli pasar tenaga kerja buruh tani membawa dampak kesejahteraan buruh tani sehingga mampu memberikan kesempatan generasi penerus buruh tani pada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan daripada kepemilikan alat produksi yang menjadikan kerja buruh tani lebih ringan dan pendek waktunya untuk waktu luang, sehingga perlu program pengembangan pemikiran dan solusi teknologi bagi buruh tani berupa pendidikan dan pelatihan serta dorongan stimulan untuk menghadapi revolusi Industri.” jelasnya Ketua DPW Petani Jawa Tengah ini.
Dikatakan Ketua Umum Petani Satrio Damardjati, teori yang menyatakan Cost Push Inflation atau biaya mendorong inflasi selalu mengkambing hitamkan kenaikan upah buruh sebagai penyebab inflasi. Hal tersebut tidak akan menjadi persoalan signifikan karena upah buruh mendorong inflasi akan tetapi sudah mempersiapkan daya beli mereka. Sedangkan Petani melalui Industrialisasi Pangan yang berbasis kerakyatan dengan sistem kooperatif dan gotong royong yang bersifat informal tersebut akan menggairahkan pasar rakyat yang mampu meningkatkan pendapatan rakyat kecil buruh ataupun Petani.
“Pergeseran dari usaha sektor pertanian konvensional ke Industrialisasi Pangan ini bisa ditekan karena industri dengan kandungan impor lebih besar dan kandungan dalam negeri memiliki efisiensi rendah akan berdampak krisis di kemudian hari,” demikian Ketua Umum Petani Satrio Damardjati menjelaskan.
-. Redaksi: Departemen Propaganda.
-. Liputan/Laporan: Tim Departemen Propaganda.
-. Editor: Bidang Propaganda dan Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional Petani
