Geopolitik Internasional Petani: Revolusi Pangan Sebagai Pembaruan Paradigma

petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Editorial – Jakarta, 28/03/2026). Hasil kajian Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) bahwa krisis Selat Hormuz 2026 tidak dapat dipahami hanya sebagai gangguan geopolitik atau disrupsi energi. Hal tersebut adalah gejala dari krisis yang lebih dalam yaitu krisis paradigma modern tentang bagaimana manusia memahami dunia, alam, dan produksi. Selama lebih dari dua abad, modernitas membangun sistem ekonomi global di atas asumsi dasar bahwa : 1.) Alam adalah sumber daya tidak terbatas., 2) Efisiensi adalah tujuan utama., dan 3) Integrasi global menjamin stabilitas. Kenyataan krisis hari ini membuktikan sebaliknya. Ketika satu jalur sempit seperti Selat Hormuz terganggu, seluruh sistem global mengalami dislokasi. Ini menunjukkan bahwa fondasi modernitas bukan hanya rapuh, tetapi secara konseptual keliru.

Dalam perspektif Martin Heidegger, modernitas telah mereduksi alam menjadi standing reserve—cadangan yang siap dieksploitasi. Akibatnya, relasi manusia dengan alam kehilangan dimensi etis dan eksistensial. Alam tidak lagi “dihuni”, melainkan “ditambang” tanpa jeda. Sementara itu, Karl Polanyi telah lama mengingatkan bahwa pasar yang dilepaskan dari struktur sosial akan menghancurkan fondasi kehidupan itu sendiri. Sistem pangan global hari ini adalah realisasi konkret dari “disembedding” tersebut, dimana produksi pangan dipisahkan dari tanah, komunitas, dan ekologi. Dengan demikian, krisis pangan global bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari paradigma modern.

Epistemologi Produksi: Dari Pengetahuan Lokal ke Dominasi Teknik

Paradigma modern tidak hanya mengubah cara kita memanfaatkan alam, tetapi juga cara kita mengetahui dan memahami produksi pangan. Pengetahuan lokal—yang selama berabad-abad membentuk praktik pertanian berbasis ekologi—digantikan oleh logika teknokratik berupa input kimia, mekanisasi, dan standardisasi global. Dalam kerangka ini, petani tidak lagi menjadi subjek pengetahuan, melainkan objek dari sistem produksi.

Ivan Illich menyebut fenomena ini sebagai radical monopoly, yaitu sistem industri memonopoli cara hidup dan menyingkirkan alternatif lain. Dalam konteks pangan, pertanian industrial telah memonopoli definisi “produktivitas”, sehingga praktik agroekologi dianggap tidak efisien—padahal justru lebih resilien. Akibatnya, sistem pangan menjadi subordinat yang mutlak bergantung pada energi fosil, terputus dari konteks lokal, dan rentan terhadap guncangan global. Epistemologi modern menciptakan ilusi kontrol, tetapi sebenarnya menghasilkan ketidakpastian sistemik.

Ontologi Krisis: Alam sebagai Korban Abstraksi

Krisis pangan dan energi juga merupakan krisis ontologis—krisis tentang “apa itu realitas” dalam sistem ekonomi. Dalam ekonomi modern, tanah direduksi menjadi “lahan”, air menjadi “input”, dan pangan menjadi “komoditas” dengan harga tidak murni ekonomis. Reduksi ini menghapus dimensi kehidupan dari objek-objek tersebut.

Dalam kritik Bruno Latour, modernitas menciptakan pemisahan palsu antara “alam” dan “masyarakat”atau komunitas dalam ruang hidup. Padahal, keduanya selalu saling terkait dalam jaringan relasi yang kompleks. Ketika relasi ini diabaikan, yang muncul adalah krisis ekologis. Dalam konteks Indonesia, fenomena itu menampakkan wujud dalam rupa yang nyata tapi dilegalkan, diantaranya:

1. Deforestasi yang menghancurkan siklus air,
2. Alih fungsi lahan yang merusak produksi pangan, dan
3. Eksploitasi energi dan mineral yang mempercepat degradasi lingkungan.

Semua ini adalah konsekuensi dari ontologi yang salah yaitu melihat alam sebagai objek belaka, bukan relasi.

Kritik terhadap Negara: Rasionalitas Instrumental dan Kebuntuan Kebijakan

Negara modern, termasuk Indonesia, beroperasi dalam kerangka rasionalitas instrumental dimana kebijakan diukur berdasarkan efisiensi, pertumbuhan, dan stabilitas jangka pendek.

Dalam kerangka Jürgen Habermas, ini adalah dominasi instrumental reason atas communicative reason. Kebijakan pangan tidak lagi berangkat dari dialog sosial dan kebutuhan ekologis, tetapi dari kalkulasi teknokratis. Akibatnya kini tidak bisa ditolak bahwa:

1. Subsidi energi dipertahankan meski merusak fiskal,
2. Impor pangan dipilih demi stabilitas harga, dan
3. Reformasi struktural ditunda karena risiko politik.

Negara kini hanya menjadi pengelola krisis, bukan pemecah krisis atau penentu arah kehidupan. Lebih radikal lagi, negara justru berfungsi sebagai mediator bagi kepentingan kapital global—mengintegrasikan ekonomi domestik ke dalam sistem yang sama yang menyebabkan krisis hari ini.

Menuju Pembaruan Paradigma: Revolusi Pangan sebagai Transformasi Ontologis

Jika krisis berakar pada paradigma, maka solusi tidak cukup bersifat teknis. Yang dibutuhkan adalah pembaruan paradigma—sebuah transformasi cara berpikir tentang pangan, alam, dan kehidupan.

1. Reontologisasi Alam: Alam harus dipahami kembali sebagai relasi kehidupan, bukan sumber daya. Ini berarti bahwa pemahaman baru harus jadi pilar kebijakan bahwa: 1.) Tanah sebagai ekosistem hidup., 2.) Air sebagai siklus, bukan komoditas., dan 3.) Pangan sebagai hak, bukan barang dagangan.
2. Re-embedding Ekonomi (Polanyi): Ekonomi pangan harus dikembalikan ke dalam konteks sosial dan ekologis. Artinya pangan dikelola dalam logika yang membumi yaitu: 1.) Produksi berbasis komunitas., 2.) Pasar lokal sebagai prioritas., dan 3) Distribusi yang berakar pada kebutuhan, bukan spekulasi.
3. Epistemologi Agroekologi: Pengetahuan lokal harus direhabilitasi sebagai basis produksi. Ini bukan romantisme tradisional, melainkan strategi rasional dalam menghadapi ketidakpastian global. Agroekologi terbukti lebih tahan terhadap krisis iklim dan energi dibanding pertanian industrial.
4. Politik Kedaulatan Pangan: Revolusi pangan adalah visi politik bangsa. Mengacu pada Antonio Gramsci, perubahan membutuhkan transformasi hegemoni yang lebih nyata dengan perubahan cara berpikir: 1.) Dari paradigma pasar ke paradigma kehidupan., 2.) Dari pertumbuhan ke keberlanjutan, dan 3.) Dari efisiensi ke ketahanan.

Etika Baru: Dari Eksploitasi ke Koeksistensi

Pembaruan paradigma membutuhkan fondasi etika baru. Etika modern berbasis dominasi harus digantikan oleh etika koeksistensi dengan penghayatan bahwa: 1.) Manusia adalah bagian dari alam., 2.) Produksi adalah proses regeneratif., dan 3) Ekonomi adalah sarana kehidupan yang dinamis, bukan tujuan berbingkai statistik. Seperti yang disampaikan Ketua Umum PETANI Satrio Damardjati bahwa dalam konteks ini, “Revolusi Pangan bukan sekadar strategi bertahan, tetapi langkah menuju peradaban baru.”

Revolusi Pangan sebagai Keniscayaan Historis

Krisis Selat Hormuz hanyalah gejala awal dari perubahan yang lebih besar. Dunia sedang bergerak menuju era ketidakpastian permanen. Ketua Umum PETANI Satrio Damardjati juga menambahkan bahwa dalam kondisi ini, pilihan Indonesia menjadi jelas di sisi saling berseberangan antara: 1.) Mempertahankan paradigma lama dan menghadapi krisis yang akan terus berulang, atau 2.) Melakukan pembaruan radikal menuju kedaulatan pangan nasional. Karena revolusi pangan bukan pilihan ideologis, tetapi keniscayaan historis yang menuntut keberanian untuk: 1.) Mengubah cara berpikir., 2.) Merombak struktur kekuasaan., dan 3.) Membangun ulang relasi manusia dengan alam. Tanpa itu, setiap krisis global hanya akan mempercepat satu hal yaitu keruntuhan sistem yang kita anggap sebagai kemajuan.

• Editorial : Bidang Propaganda dan Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional Petani.
• Daftar Literasi:

1. Auty, R. (2001). Resource abundance and economic development. Oxford University Press.
2. (2018). The water-energy-food nexus. Food and Agriculture Organization.
3. Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks. International Publishers.
4. Heidegger, M. (1977). The question concerning technology. Harper & Row.
5. Illich, I. (1973). Tools for conviviality. Harper & Row.
6. Latour, B. (2017). Facing Gaia: Eight lectures on the new climatic regime.
7. International Energy Agency. (2026). Global energy crisis reports.