www.petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Editorial – Jakarta, 20/11/2025). Kajian Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) bahwa memanasnya geopolitik hubungan Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok salah satu bukti kondisi dunia tengah bergerak dalam pusaran ketidakpastian yang kian cepat. Krisis pangan dan energi menekan setiap negara untuk berpikir ulang tentang kemandirian pangan, energi dan air. Ketegangan geopolitik antara kekuatan besar mengguncang pasar global, sementara disrupsi teknologi mengubah pola produksi dan distribusi.
Di tengah perubahan ini, geostrategis dan geoekonomi Indonesia berdiri di titik sejarah yang menentukan: memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang menuntut keputusan cepat. Dalam konteks inilah, Presiden Prabowo Subianto harus bertindak cepat — bukan semata merespons kebutuhan nasional, melainkan juga menjaga keseimbangan kepentingan internasional yang terus bergeser.
Kebutuhan untuk Bertindak Cepat
Dalam dua tahun terakhir, tanda-tanda perlambatan ekonomi dunia semakin nyata. Proyeksi International Monetary Fund (IMF) menunjukkan pertumbuhan global 2025 hanya sekitar 2,5%, sementara permintaan ekspor komoditas utama menurun. Di sisi lain, kebutuhan energi dan pangan dalam negeri meningkat tajam. Indonesia masih mengimpor lebih dari USD 12 miliar gandum dan kedelai per tahun, serta bergantung pada impor BBM hingga 35% dari kebutuhan nasional.
Situasi ini bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan sinyal bahaya yang menuntut perubahan arah kebijakan. Bahaya, jika kita tetap bergantung pada rantai pasok global yang rapuh. Peluang, bila kita mampu bergerak cepat mengubah struktur ekonomi menjadi mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Kepemimpinan Eksekutif, Bukan Administratif
Kepemimpinan masa kini tidak lagi cukup administratif, melainkan eksekutif dan lintas batas sektor. Kementerian dan lembaga negara tidak boleh berjalan seperti pulau-pulau yang terpisah. Era krisis memerlukan kabinet kerja yang terintegrasi — kabinet yang tidak hanya merancang, tetapi menuntaskan.
Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sudah memberi arah besar: kedaulatan pangan, energi dan air serta penguatan ekonomi berbasis teknologi. Namun, arah itu perlu diterjemahkan melalui formasi kabinet yang ramping, efisien, dan berorientasi hasil.
Kabinet Percepatan: Mesin Eksekusi Nasional
Jika kabinet diibaratkan mesin negara, maka mesin itu harus bekerja seperti turbo: cepat, presisi, dan terkoordinasi. Untuk menjawab tantangan dan peluang global, diperlukan empat poros strategis dalam formasi kabinet percepatan:
- Poros Pangan, Energi dan Air : Poros pertama harus mampu mengintegrasikan kebijakan pertanian, pangan, energi, dan industri agro untuk mempercepat kemandirian produksi. Kementerian gabungan dapat mengelola hilirisasi bioetanol, pupuk, hingga logistik pertanian terpadu. Hasilnya, Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi menjadi eksportir energi hijau berbasis hasil bumi.
- Poros Infrastruktur dan Konektivitas Nasional : Poros kedua berfokus pada pembangunan konektivitas produktif — bukan hanya proyek-proyek strategis, tetapi jaringan yang dapat menurunkan biaya logistik nasional dari 22% menjadi 14% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2030.
- Poros Ekonomi Digital dan Inovasi Nasional : Poros ketiga harus mengintegrasikan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan industri kreatif untuk mempercepat digitalisasi 80% Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada 2030, sekaligus menumbuhkan industri teknologi lokal yang berdaya saing global, terutama industri dasar dan industri-industri substitusi impor.
- Poros Geopolitik dan Diplomasi Ekonomi : Poros keempat merupakan agregator yang menjaga kedaulatan nasional di berbagai aspek pergaulan dunia. Dalam konstelasi dunia yang sedang berayun, Indonesia perlu memainkan peran sebagai “penyeimbang global”. Diplomasi ekonomi harus memadukan kepentingan sumber daya, teknologi, dan perdagangan berkeadilan, dengan kemitraan yang menegaskan kedaulatan nasional dalam memelihara perdamaian abadi.
Dari Representasi ke Aksi
Kelemahan kabinet di masa lalu sering kali terletak pada orientasi politik — kabinet yang disusun untuk menyeimbangkan kekuatan partai, bukan kinerja. Di era saat ini, kabinet harus menjadi alat eksekusi nasional, bukan kompromi kekuasaan.
Menteri dipilih bukan karena latar politik, melainkan karena kapasitas untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor. Menteri pertanian masa kini, misalnya, tidak hanya harus paham pertanaman dan irigasi, tetapi juga pasar global, teknologi bioenergi, dan rantai pasok digital. Begitu pula, menteri industri harus memahami keterkaitan antara manufaktur, inovasi, dan strategi ekspor berkelanjutan.
Kabinet percepatan harus mencerminkan kepemimpinan teknokratis yang nasionalis — berpijak di tanah air, berorientasi global.
Tantangan dan Peluang yang Realistis
Krisis global sebenarnya membuka ruang baru bagi bangsa yang mampu bergerak cepat. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia memiliki peluang yang terukur :
- Produksi bioetanol meningkat lima kali lipat dengan memanfaatkan potensi jagung dan singkong nasional.
- Energi terbarukan naik dari 13% menjadi 25% dari total kapasitas nasional pada 2030.
- UMKM digital mencapai 80% dari total pelaku usaha melalui ekosistem logistik dan keuangan digital.
- Pembangunan infrastruktur efisien yang menurunkan biaya transportasi antarpulau dan memperkuat konektivitas daerah produksi.
Target-target ini adalah bagian dari masa depan ekonomi Indonesia dan merupakan target realistis bagi kabinet yang diarahkan untuk mengeksekusi dengan fokus dan integrasi, bukan sekadar merencanakan.
Momentum yang Tidak Boleh Hilang
Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum langka: legitimasi politik yang kuat, dukungan rakyat yang solid, dan posisi geopolitik Indonesia yang strategis. Namun momentum adalah hal yang rapuh — ia bisa hilang bila tidak diikuti tindakan cepat dan terukur. Dunia tidak menunggu, setiap keputusan yang ditunda berarti kehilangan kesempatan. Kecepatan hari ini akan menentukan daya saing bangsa sepuluh tahun mendatang.
“Bangsa besar tidak dinilai dari panjang rencananya, melainkan dari keberaniannya bertindak di waktu yang tepat.”
Langkah Strategis Aksi Presiden Prabowo Subianto
Formasi kabinet adalah instrumen eksekusi, bukan sekadar pembagian kursi. Saat ini diperlukan lebih banyak teknokrat yang visioner untuk menggerakkan semua sumberdaya yang tersedia. Indonesia membutuhkan kabinet percepatan — tim eksekutif yang berpikir strategis, bekerja lintas sektor, dan berorientasi pada hasil nyata: swasembada pangan, energi dan air nasional, konektivitas nasional, ekonomi digital, dan diplomasi produktif. Jika langkah ini diambil dengan cepat dan cermat, Indonesia tidak sekadar mengikuti arus dunia. Indonesia akan menjadi arus itu sendiri — arus kepemimpinan baru yang menyeimbangkan kekuatan nasional dan internasional dengan visi yang jelas dan keberanian yang nyata.
- > Editor: Bidang Propaganda dan Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional PETANI.
