Berita Petani

CATATAN AWAL TAHUN: SUDAHKAH BUMN HADIR UNTUK NEGERI?

BUMN harus benar – benar berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. Kementerian BUMN dan BUMN harus diisi oleh orang-orang profesional yang berintegritas tinggi.

Petani.id

petani.id – (#SDMPetaniUnggul – Artikel – Jakarta, 01/01/2020). Pemerintah Indonesia mencanangkan tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tahun 2020 menjadi momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur di tahun 2045. Pada tahap pertama menuju visi jangka Panjang Indonesia, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif. Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Namun melihat alokasi belanja negara tahun 2020 ternyata alokasi budget untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru mengalami penurunan 7,9 % menjadi sebesar Rp 36,3 trilyun, dibandingkan realisasi di tahun 2019 yang sebesar Rp 39,4 trilyun. Hal ini kontradiktif dengan fokus pemerintah tahun 2020 di bidang penguatan kualitas sumber daya manusia. Alokasi belanja negara di tahun 2020 ini secara keseluruhan naik 8,5% menjadi Rp 2.540,4 trilyun dibandingkan outlook 2019 sebesar Rp 2.341,6 trilyun.

Bagaimana dengan postur pendapatan negara di tahun 2020? Pendapatan negara di tahun 2020 diharapkan bisa mencapai angka Rp 2.233,2 trilyun. Naik sebesar 9,9 % dari outlook tahun 2019 sebesar Rp 2.030,8 trilyun. Kenaikan tersebut diharapkan dari penerimaan perpajakan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.865,7 trilyun atau naik sebesar 13 % dari outlook tahun 2019 sebesar Rp 1.643,1 trilyun.

Sedangkan dari penerimaan negara bukan pajak justru diprediksi turun sebesar 5 % dari outlook tahun 2019 sebesar Rp 386,3 trilyun, di tahun 2020 diharapkan menjadi sebesar Rp 367 trilyun (sumber: Pokok – pokok APBN 2020).

Salah satu kontributor terbesar penerimaan pajak adalah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada kurun waktu 2014 hingga 2018 pembayaran pajak oleh BUMN ke kas negara mengalami kenaikan sebesar 117%. Angka ini diharapkan terus meningkat mengingat BUMN diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional.

Menarik untuk mengevaluasi kinerja BUMN Indonesia di tengah hebohnya viral terkait Garuda Indonesia, yaitu tentang kasus penyelundupan komponen Harley Davidson dan sepeda Brompton pada armada baru Airbus A330 – 900 NEO yang kemudian disusul viral kasus PT Asuransi Jiwasraya yang lebih menggemparkan dari sisi indikasi nilai kerugian yang dialami Pemerintah Indonesia yaitu sebesar Rp 13,7 trilyun.

Pada kasus Garuda Indonesia maupun Jiwasraya terjadi manipulasi laporan keuangan. Manajemen Garuda Indonesia terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahun buku 2018 dari rugi menjadi untung. Tahun 2018 Garuda Indonesia melaporkan mencetak laba bersih USD 809,84 ribu atau Rp 11,33 miliar (Rp. 14.000 per dolar USD / Amerika Serikat). Melalui kesepakatan antara PT Mahata Aero Teknologi yang bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, Grup Garuda Indonesia meraih keuntungan sebesar USD 239.940.000, dengan USD 28.000.000 di antaranya merupakan bagi hasil Garuda Indonesia dengan PT Sriwijaya Air. Hanya saja, Garuda Indonesia sebenarnya belum mendapatkan bayaran dari Mahata atas kerja sama yang dilakukan. Namun manajemen tetap menuliskannya sebagai pendapatan, sehingga secara akuntansi Garuda Indonesia menorehkan laba bersih dari sebelumnya yang rugi sebesar USD 216,58 juta (sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi)

Manipulasi laporan keuangan juga terjadi di Jiwasraya. Pada bulan Desember 2009 Jiwasraya mencatatkan ekuitas surplus Rp 800 miliar pasca kebijakan reasuransi dan revaluasi aset. Laporan keuangan Jiwasraya di tahun 2011 juga dinilai tidak mencerminkan angka yang wajar. Angka ini bersifat semu dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kondisi keuangan yang kritis di Jiwasraya terus berlarut sampai kini. Hingga saat ini Jiwasraya belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2018.

Miris rasanya melihat kenyataan terjadinya manipulasi laporan keuangan di BUMN. Seharusnya sesuai dengan sasaran-sasaran strategis tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan Kementerian BUMN, BUMN berfungsi sebagai Agent of Development (Agen Pembangunan) yang besar, kuat dan lincah. Indikator kinerja utamanya antara lain adalah jumlah laba BUMN dan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (pajak dan deviden). BUMN yang mengalami kerugian berarti tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara dan mengingkari fungsinya sebagai Agent of Development.

Beberapa di antara BUMN yang merugi merupakan penyediaan barang dan atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak seperti Perum Bulog dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). BUMN lain yang merugi juga terkait dengan kebutuhan utama masyarakat yaitu pangan adalah PT Sang Hyang Seri (Persero) – BUMN yang bergerak di bidang pertanian khususnya dalam penyediaan benih dan PT Pertani (Persero) yang diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha pergabahan untuk mendukung pertahanan dan ketahanan pangan Indonesia. Secara logika perusahaan yang menyediakan kebutuhan rakyat banyak seharusnya produknya akan terserap baik oleh pasar sehingga tidak mungkin akan mengalami kerugian. Jika BUMN – BUMN tersebut mengalami kerugian keuangan sudah dipastikan BUMN tersebut tidak dikelola dengan baik dan bersih. Hal ini tidak sesuai dengan sasaran strategis yang lain dari Kementerian BUMN yang terkait dengan Learning and Growth Perspective yaitu terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih.

Tugas Kementerian BUMN adalah menjadikan BUMN sebagai pelaku utama yang kompetitf. BUMN harus memiliki ciri – ciri yang sehat dan berdaya saing. Seharusnya produk antar BUMN tidak saling bersaing satu sama lain. Sebagai contoh persaingan yang terjadi antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT Telkom), PT Indonesia Comnets Plus atau ICON+ yang merupakan anak perusahaan PT PLN Persero dan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara atau PGASCOM yang merupakan anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Ketiga perusahaan tersebut sama – sama memiliki lisensi sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi. Seharusnya BUMN fokus mengelola produk sesuai core competency yang dimilikinya.

Persaingan internal bahkan juga terjadi di dalam internal di satu BUMN. Seperti yang terjadi di internal PT. Telkom Tbk persaingan antara Divisi Government Service (melayani segmen pemerintahan), Divisi Enterprise Service (melayani segmen korporasi), Divisi Business Service (melayani segmen small and medium business) dan Divisi Wholesale Service (melayani segmen operator atau provider). Pelanggan Divisi Wholesale Service yang antara lain merupakan internet service provider bersaing dengan Divisi Government Service di market segmen pemerintahan atau bersaing dengan Divisi Enterprise Service di market segmen korporasi atau bersaing dengan Divisi Business Service di market segmen small and medium business. Konflik internal yang terjadi akan menurunkan tingkat produktivitas suatu perusahaan. Seharusnya tata kelola organisasi suatu BUMN dibuat lebih efisien dan efektif. Anak – anak dan cucu – cucu perusahaan harus dirampingkan agar BUMN menjadi lebih lincah dan berdaya saing. Anak atau cucu yang memiliki portofolio produk yang hampir sama sebaiknya digabungkan.

Produk – produk BUMN saat ini kalah di pasar ketika harus bersaing dengan produk-roduk swasta berskala global. Contohnya LinkAja yang kalah bersaing dengan Gopay atau OVO. Juga Blanja.com yang kalah dengan Shopee dan Tokopedia.

Mungkin kita perlu belajar banyak dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di mana negara benar – benar hadir untuk menggerakkan perekonomian nasional. Huawei adalah salah satu contoh perusahaan kecil di RRT yang kini telah menjadi raksasa dunia. Awal tahun 2000 Huawei, vendor teknologi komunikasi asal RRT, masih dipandang sebagai ‘Daud’, perusahaan kecil, yang menantang ‘Goliath’, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Ericsson, Nokia, Siemens, Alcatel, Lucent, Motorola, dan Samsung. Ketika sejumlah raksasa – raksasa itu bersatu (Nokia – Siemens dan Alcatel – Lucent) untuk menguatkan posisi mereka secara global, Huawei merangsek maju seorang diri. Hasilnya, ‘anak bawang’ yang didirikan oleh seorang bekas perwira Tentara Pembebasan Rakyat – RRT, Ren Zhengfei pada tahun 1988, kini telah menjelma menjadi ‘Goliath’ baru. Di awal tahun 2000, Huawei mempekerjakan kurang lebih dari 20 ribu pegawai di seluruh dunia. Dalam waktu 10 tahun, jumlah pegawainya meningkat hampir 500 % yaitu mencapai 95 ribu orang, 27 ribu di antaranya tersebar di luar RRT. Pada tahun 2000 pendapatan Huawei baru 100 juta dollar Amerika. Pada akhir 2009 pendapatannya melesat mencapai 21,8 miliar dollar Amerika dan ditargetkan meningkat 20 % pada tahun 2010. Saat ini Huawei melayani 45 dari 50 operator papan atas di seluruh dunia. Teknologi Huawei telah diaplikasikan di lebih dari 100 negara, termasuk di kandang para raksasa seperti di Jerman, Perancis, dan Swedia. Kita tahu Jerman adalah ‘kampung halaman’ Siemens, Swedia Ericsson, Perancis Alcatel (sumber: Kompas.com).

Derasnya arus barang – barang produksi dari RRT ke berbagai negara di dunia termasuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah, tidak terlepas dari efisiensi produksi yang dilakukan perusahaan – perusahaan yang ada di RRT dan dukungan pemerintah RRT. Pemerintah RRT mengeluarkan kebijakan – kebijakan dan menciptakan iklim bisnis yang mendukung ke arah efisiensi produksi. Yaitu beban pajak yang ringan, birokrasi yang mudah, upah buruh yang murah, penggunaan bahan bakar industri alternatif yang lebih murah dan efisien, fasilitas dan teknologi industri yang lengkap dan berkualitas tinggi serta bahan baku yang murah (sumber: Anton Ramdan – Bisnis Cina Memang Gila).

Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang besar jumlahnya seharusnya mampu melampaui apa yang telah dicapai oleh RRT. Di era ekonomi digital ini berdasarkan data dari THE PPRO PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT tentang High Growth Market 2018, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan pertumbuhan penjualan online (e-commerce) tertinggi di dunia yaitu sebesar 78 %. Namun kita hanya menjadi pasar, belum bisa menjadi pelaku pasar.

BUMN harus benar – benar berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. Kementerian BUMN dan BUMN harus diisi oleh orang-orang profesional yang berintegritas tinggi. Langkah Pemerintah mengadakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi di Kementerian BUMN merupakan inisiatif positif untuk menjaring tenaga profesional dan berintegritas. Semoga BUMN – BUMN bisa segera dibenahi, benar – benar HADIR UNTUK NEGERI dan defisit APBN tidak terjadi. Merdeka…!!!

-. Penulis: Satrio Damardjati – Ketua Umum Petani.

-. Editor: Bidang Propaganda & Jaringan – Dewan Pimpinan Nasional Petani.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
WhatsApp chat